Jakarta
Membuka usaha restoran atau kafe di DKI Jakarta memerlukan kelengkapan legalitas yang memadai. Selain menjamin kepastian hukum, perizinan yang sah memudahkan pendaftaran ke platform food delivery, pengajuan kerja sama sponsor, hingga sertifikasi halal dan keamanan pangan. Simak detail izin usaha…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memprioritaskan penataan izin usaha mikro Jakarta, khususnya di area pemukiman berniaga dan kawasan padat penduduk. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar naik kelas sekaligus memastikan ketertiban lingkungan, tata…
Pertumbuhan media luar ruang digital berupa layar LED dan videotron di DKI Jakarta berkembang sangat pesat. Namun, maraknya pemasangan media iklan elektronik ini memicu dorongan kuat dari berbagai pihak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan dan izin reklame digital…
Pergub No. 11/2026: Izin KLB & SP3L Jakarta Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Pergub No 11 2026 sebagai langkah nyata mempercepat iklim investasi dan kepastian hukum pembangunan di ibu kota. Peraturan Gubernur terbaru ini mereformasi tata cara permohonan pelampauan Koefisien…
Dalam era investasi berbasis risiko saat ini, Pemerintah Indonesia terus berbenah untuk memangkas birokrasi perizinan berusaha. Salah satu pilar penting dalam penataan ruang investasi adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), kini…
Kemudahan Izin Kosmeti Lewat PerBPOM No. 8 Tahun 2026 Industri kecantikan dan kosmetik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang masif. Menyikapi tren positif ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menerbitkan regulasi terbaru, yaitu PerBPOM No. 8 Tahun…
Mengapa PerBPOM No. 8 Tahun 2026 Jadi Angin Segar Buat Bisnis Kosmetik? Industri kecantikan di Indonesia, khususnya di Jakarta, sedang mengalami lonjakan luar biasa. Guna mendukung pertumbuhan UMKM dan brand owner lokal, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan Peraturan BPOM…
OSS Perketat Verifikasi Sertifikat Halal di Jakarta Menjelang batas akhir kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kian memperketat integrasi sistem Online Single Submission (OSS) dengan SIHALAL. Langkah ini diambil…
Pajak Hiburan 40% DKI Jakarta Iklim bisnis di sektor pariwisata dan hiburan ibu kota sedang mengalami transformasi regulasi yang signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan ketentuan terbaru mengenai pengenaan pajak daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022…
Jakarta tetap menjadi pusat perputaran ekonomi terbesar di Indonesia. Setiap harinya, ratusan unit usaha baru—mulai dari startup teknologi, restoran, klinik kecantikan, hingga perusahaan ekspor-impor—didirikan di ibu kota. Namun, menjalankan bisnis di Jakarta menuntut pemenuhan legalitas yang ketat. Sejak diterapkannya sistem…