Jakarta
Pertumbuhan media luar ruang digital berupa layar LED dan videotron di DKI Jakarta berkembang sangat pesat. Namun, maraknya pemasangan media iklan elektronik ini memicu dorongan kuat dari berbagai pihak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan dan izin reklame digital…
Pergub No. 11/2026: Izin KLB & SP3L Jakarta Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Pergub No 11 2026 sebagai langkah nyata mempercepat iklim investasi dan kepastian hukum pembangunan di ibu kota. Peraturan Gubernur terbaru ini mereformasi tata cara permohonan pelampauan Koefisien…
Keringanan & Pembebasan Pajak Reklame Jakarta 2026 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbarui kebijakan tata kelola kota dan iklim investasi daerah. Salah satu sorotan utama bagi para pelaku usaha, baik skala UMKM maupun korporasi, adalah regulasi mengenai pajak reklame Jakarta…
Dalam era investasi berbasis risiko saat ini, Pemerintah Indonesia terus berbenah untuk memangkas birokrasi perizinan berusaha. Salah satu pilar penting dalam penataan ruang investasi adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), kini…
Kemudahan Izin Kosmeti Lewat PerBPOM No. 8 Tahun 2026 Industri kecantikan dan kosmetik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang masif. Menyikapi tren positif ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menerbitkan regulasi terbaru, yaitu PerBPOM No. 8 Tahun…
Mengapa PerBPOM No. 8 Tahun 2026 Jadi Angin Segar Buat Bisnis Kosmetik? Industri kecantikan di Indonesia, khususnya di Jakarta, sedang mengalami lonjakan luar biasa. Guna mendukung pertumbuhan UMKM dan brand owner lokal, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan Peraturan BPOM…
OSS Perketat Verifikasi Sertifikat Halal di Jakarta Menjelang batas akhir kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kian memperketat integrasi sistem Online Single Submission (OSS) dengan SIHALAL. Langkah ini diambil…
Pajak Hiburan 40% DKI Jakarta Iklim bisnis di sektor pariwisata dan hiburan ibu kota sedang mengalami transformasi regulasi yang signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan ketentuan terbaru mengenai pengenaan pajak daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022…
Memasang iklan luar ruang (out-of-home advertising) di Jakarta kini memerlukan strategi dan pemahaman regulasi yang lebih matang. Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin memperketat tata ruang dan izin reklame jakarta sekaligus memberikan insentif pajak baru bagi para pelaku…
Jakarta tetap menjadi pusat perputaran ekonomi terbesar di Indonesia. Setiap harinya, ratusan unit usaha baru—mulai dari startup teknologi, restoran, klinik kecantikan, hingga perusahaan ekspor-impor—didirikan di ibu kota. Namun, menjalankan bisnis di Jakarta menuntut pemenuhan legalitas yang ketat. Sejak diterapkannya sistem…