Insight
Perizinan Jakarta
APBD DKI Jakarta 2025 disepakati sekitar Rp 91,3–91,86 triliun. Ini artinya belanja pemerintah yang besar, proyek jalan terus, dan permintaan jasa/produk meningkat. Kami bantu urus perizinan agar Anda bisa langsung eksekusi.
Anggaran Belanja Daerah (APBD) DKI 2025
Total APBD 2025: ± Rp 91,34 T (konferensi pers BPKD, 28 Agustus 2025). BPKD Jakarta
Dokumen perencanaan (PPAS 2025): RAPBD tercatat Rp 91,14 T. PPID DKI Jakarta
Perubahan 2025 (terbaru): indikatif naik menjadi Rp 91,86 T. BPK Jakarta+1
Kenapa penting buat pelaku usaha? Angka APBD merefleksikan peluang proyek & belanja pemerintah (infrastruktur, layanan publik, digitalisasi). Semakin besar APBD, makin besar potensi permintaan ke sektor swasta—dari konstruksi sampai jasa keuangan.
3 Peluang Usaha Teratas di Jakarta (berbasis data BPS 2024)
BPS mencatat struktur ekonomi DKI Jakarta 2024 didominasi oleh Perdagangan Besar & Eceran (±18,01%), lalu Industri Pengolahan (±11,49%), Jasa Keuangan & Asuransi (±11,09%), dan Konstruksi (±10,91%). Kita fokuskan 3 peluang yang paling “siap gas” untuk memanfaatkan APBD & tren permintaan
Kenapa menarik: Kontributor terbesar ekonomi Jakarta; konsumsi rumah tangga kuat.
Contoh cepat mulai: ritel niche, e-commerce, distributor B2B.
Perizinan awal: NIB + KBLI 471xx/46900/47911 (e-commerce); SIUPMSE (bila jualan online), PSE (bila platform).
Catatan: Retail & distribusi juga terdorong oleh pertumbuhan transportasi/pergudangan 2025.
Kenapa menarik: Kontributor besar ekonomi; pertumbuhan tinggi pada 2024.
Contoh cepat mulai: agen asuransi, konsultan pembiayaan UKM, aggregator fintech (compliant).
Perizinan awal: NIB + KBLI terkait jasa keuangan/penunjang (sesuai model), registrasi/izin OJK (bila required), perizinan PSE bila berbasis platform.
Kenapa menarik: Belanja infrastruktur & layanan publik dari APBD—permintaan ke kontraktor, konsultan, dan penyedia material. Kontribusi sektor konstruksi ±10,91%.
Contoh cepat mulai: jasa konstruksi non-kualifikasi s.d. kualifikasi (sesuai SBU), konsultan perencana/pengawas, supply MEP & material.
Perizinan awal: NIB + KBLI konstruksi (41–43xxx), SBU (berbasis OSS RBA), sertifikasi tenaga ahli sesuai klasifikasi.
Cara Kami Membantu
Audit Kebutuhan Izin
Mapping KBLI, Risiko (OSS RBA), dan Izin Sektoral.
Eksekusi Perizinan
NIB, SBU, SIUPMSE, PSE, BPOM, PBG/SLF, Hingga Izin Teknis Sektoral.
Assisting Tender
Verifikasi Dokumen, Strategi Kualifikasi, dan Operasional.
Rekanan Konsultan Perizinan Jakarta









Butuh bantuan?